PERPAJAKAN (TULISAN)

PAJAK PENGHASILAN UMUM DAN

NORMA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

A. UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan mengatur mengenai Pajak atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Undang-Undang ini

mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan

penghasilan yangditerima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Subjek pajak yang menerima atau memperolehpenghasilan, dalam Undang-Undang ini

disebut Wajib Pajak.Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima

ataudiperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenaipajak untuk penghasilan

dalam bagian tahun pajak apabilakewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir

dalam tahunpajak (Pasal 1).

B. 4 KELOMPOK PENGHASILAN

1. Penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan.

2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.

3. Penghasilan dari modal, jasa dan sewa atau penggunaan harta.

4. Penghasilan lain-lain

.

C. SUBJEK PAJAK PENGHASILAN (Pasal 2)

Yang menjadi subjek pajak adalah:

_ Orang Pribadi

_ Warisan Yang Belum Terbagi

_ Badan

_ Bentuk Usaha Tetap

Subjek Pajak Penghasilan dibedakan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri (orang pribadi

yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang

pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk

bertempat tinggal di Indonesia) dan Subjek Pajak Luar Negeri (orang pribadi yang berada

di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan).

D. TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN (Pasal 3)

_ Kantor Perwakilan Negara Asing

_ Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari

negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada

dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara

Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar

jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan

perlakuaan timbal balik.

_ Organisasi Internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan, dengan syarat:

1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.

2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari

Indonesia.

_ Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri

Keuangan dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha

atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Universitas Gunadarma

Laboratorium Akuntansi Lanjut B

Panduan Praktikum Perpajakan

PTA 2013/2014 Halaman 3

E. PENGHASILAN YANG TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN (Pasal 4

ayat 1)

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan

ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia

maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah

kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun,

termasuk:

_ Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau

diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi,

uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam

Undang-undang.

_ Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.

_ Laba usaha

_ Keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta

_ Penerimaan kembali dari pembayaran pajak

_ Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian

utang.

_ Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan

asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

_ Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.

_ Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

_ Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

_ Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

_ Keuntungan selisih kurs mata uang asing.

_ Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

_ Premi asuransi.

_ Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari

Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

_ Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan

pajak.

_ Penghasilan dari usaha berbasis syariah.

_ Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur

mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

_ Surplus Bank Indonesia.

F. PENGHASILAN YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL (Pasal 4 ayat 2)

_ Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat

utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota

koperasi orang pribadi.

_ Penghasilan berupa hadiah undian.

_ Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang

diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan

modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

_ Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha

jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

_ Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

Pemerintah.

G. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN

(Pasal 4 ayat 3)

_ Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan harta hibahan.

_ Warisan.

_ Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan.

_ Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau

diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah,

kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak

secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus

(deemed profit).

_ Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan

asuransi bea siswa.

_ Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai

wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik

daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat

kedudukan di Indonesia dengan syarat-syarat tertentu.

_ Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan

Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

_ Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud

sebelumnya, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan

Menteri Keuangan.

_ Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang

modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan

kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

_ Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian

laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan

di Indonesia, dengan syarat-syarat tertentu.

_ Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

_ Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak

dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah

terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk

sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan,

dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih

tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan.

_ Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

H. PENGHASILAN KENA PAJAK / PKP (Pasal 6)

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN), pada dasarnya terdapat 2 (dua) cara untuk

menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu :

1.         Cara biasa (Cara Pembukuan), yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya

yang diperkenankan antara lain :

_ Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan

_ Biaya Penyusutan dan Amortisasi

_ Iuran kepada dana Pensiun yang pendiriaanya disahkan oleh Menteri Keuangan

_ Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta

_ Kerugian karena selisih kurs mata uang asing

_ Natura di daerah tertentu

_ Biaya lain, seperti biaya perjalanan, biaya administrasi, biaya litbang yang

dilakukan di Indonesia, magang, dan Pelatihan.

2.         Dengan Norma Penghasilan Neto

Besarnya persentase norma ditentukan berdasarkan keputusan dirjen pajak, norma

perhitungan penghasilan neto boleh digunakan wajib pajak yang peredaran brutonya

kurang dari Rp 4.800.000.000 setahun dengan syarat memberitahukan kepada

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak

yang bersangkutan (Pasal 14).

I. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurang penghasilan neto, yang

hanya diberikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sebagai (WPDN). Sesuai

dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan

Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Menteri

Keuangan diberikan wewenang untuk menetapkan penyesuaian besarnya Penghasilan

Tidak Kena Pajak (PTKP) setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Konsultasi Menteri Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah dilaksanakan

pada tanggal 30 Mei 2012 dan 15 Oktober 2012 yang menyepakati penyesuaian besarnya

PTKP berikut ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2013.

J. TARIF PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

Tarif Progresif

Tarif pajak yang prosentasenya semakin besar apabila penghasilannya juga semakin

besar. Dasar pengenaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Pasal

17) yaitu dengan lapisan-lapisan pengenaan pajak penghasilan sebagai berikut :

a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (Perorangan)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif

Sampai dengan Rp 50.000.000 5%

Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 15%

Di atas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 25%

Di atas Rp 500.000.000 30%

b. Untuk Wajib Pajak Badan

_ Tarif umum untuk badan adalah 25% sejak tahun 2010.

Daftar pustaka
silvi.staff.gunadarma.ac.id/.../MODUL+PERPAJAKAN+3EB+2013-2014...